DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
Kontak: 0721-473215
Email:
Follow:

Profil Utama

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.


Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment.


Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.


Tataran pemberdayaan Koperasi dan UMKM terdiri dari tataran makro, tataran meso dan tataran mikro. Tataran makro merupakan kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya terkait regulasi, persaingan usaha, biaya transaksi, peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Tataran Meso merupakan peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif dalam rangka meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha. Pada tataran ini fokus pada pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perkembangan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber permodalan dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan  UMKM.


Tataran Mikro mencakup persoalan yang paling mendasar dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM yaitu pada karakteristik perilaku dan kapasitas pelaku usaha. Di tataran ini fokus pada upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan budaya kerja, serta pengembangan sumberdaya pelaku usaha dan pengelola koperasi yang berdaya saing. Bahwa Koperasi dan UMKM telah memberikan berbagai sumbangsih dalam proses pembangunan nasional. Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung  Tahun 2013  jumlah Koperasi sebanyak 4.672 unit, hal ini mengalami kenaikan sebesar 4% apabila dibandingkan tahun 2012 yaitu 4.478 unit.


Di sisi lain, kontribusi UMKM dalam ekspor non migas pada tahun 2010 mencapai  Rp.175,89 triliun. Setidaknya UMKM  menjadi penguat ekspor non migas  15,80% dari total ekspor non migas sebesar Rp. 1.112 triliun. Peran UMKM dalam ekspor ini merupakan bukti kemampuan dan daya saing produk UMKM di pasar bebas, sekaligus merupakan potensi yang harus terus dipelihara untuk menjaga kesinambungan perdagangan internasional dan meraih devisa lebih besar. Seiring dengan  komitmen Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi tonggak baru bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.


Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal atau krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Penyusunan rencana strategis  merupakan kerangka teknis dan kerangka besar sebagai empowering yang secara langsung menyentuh Koperasi dan UMKM di tanah air. Selanjutnya rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung periode 2015-2019, sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di kabupaten/kota se- Provinsi Lampung.


Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan PP No. 38 tahun  2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan koreksi total terhadap pendekatan  pembangunan yang dilakukan. Provinsi Lampung posisinya  berada di ujung selatan Pulau Sumatera menjadi gerbang utama jalur transportasi  dari dan ke Pulau Jawa. Dengan posisi yang strategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung  memiliki potensi dan peluang  yang besar  untuk  berkembang walaupun di sisi lain menghadapi tantangan dan permasalahan yang tidak kalah rumitnya dengan daerah lain. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian  program kegiatan pembangunan  yang akan dilaksanakan  disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka telah diamanatkan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).


RENSTRA SKPD merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan suatu SKPD.  RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Secara garis besar  RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


Searah dengan semangat pembangunan  yang terkandung dalam RPJMD, maka RENSTRA SKPD juga harus memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah beserta rencana indikatif pendanaan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan  UMKM Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-1019 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM  Provinsi Lampung dalam jangka waktu lima tahun. Mengacu kepada kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM baik nasional maupun daerah, prioritas kebijakan pembangunan  adalah peningkatan daya saing melalui peningkatan produktivitas dengan pengembangan inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat  menghadapi tantangan global didalam  persaingan yang semakin ketat.
 
 

Kami Siap Melayani Proses Dokumen Dan Layanan Usaha KUMKM Dengan Mudah Dan Cepat

Kontak Kami
  • Alamat: Jl. Cut Mutia No.40 Teluk Betung Bandar Lampung
  • Telpon: 0721-473215
© 2015. Algreen Teknologi . All right reserved.